Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Abstract

Problematika dalam hukum pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia salah satunya adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau dalam istilah lain disebut pernikahan di bawah tangan. Fenomena pernikahan di bawah tangan tersebut juga terjadi di Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Berbagai kasus pernikahan secara adat tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda dan memiliki sisi tinjauan hukum yang berbeda pula dalam pandangan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan di Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, yaitu: Pertama, karena pengaruh psikologi masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pernikahan di usia tua merupakan hal yang memalukan bila diketahui oleh orang banyak. Kedua, pernikahan seorang suami yang berpoligami, tapi tanpa izin istri pertama, dan ketiga, karena akibat perceraian secara adat yang belum dilaporkan ke Mahkamah Syariah. Sedangkan dampak yang ditimbulkan antara lain: Pertama, sulit dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), kedua, akta anak dan segala pengurusan administrasi kenegaraan. Ketiga, bermasalah dalam hal kewarisan. Adapun menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam, berdasarkan pertimbangan kaidah “Dar’ul Mafasid muqaddam min jalb al-Mashalih” (menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan), maka kasus pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Namploh Manyang Kecamatan samalanga merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan terlarang, karena menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positifnya terhadap istri dan anak.